By CANCER 4778. Powered by Blogger.

THE BEST INSPIRATION FOR INDONESIAN

Sunday, September 1, 2019

TRADISI KORUPSI DI INDONESIA BAGIAN 1

0 comments
Tradisi Para Perampok Uang Rakyat
Korupsi di Indonesia ibarat sebuah Tradisi Leluhur yang harus tetap di Lestarikan, bagaikan sebuah Budaya yang harus tetap ada di tubuh Pemerintahan. Budaya Korupsi memang sudah ada sejak jaman Kerajaan, hal itu terbukti dengan adanya Upeti Masyarakat yang berkesan dipaksakan.

Indonesia sendiri merupakan Negara Terbersih ke 89 untuk peringkat Dunia, yang artinya kalian bisa terjemahkan menurut pemahaman kalian masing-masing. Berdasarkan peringkat tersebut, hal itu mencerminkan bahwa Negara sebesar Indonesia memiliki tingkat Korupsi diatas rata-rata.
Alangkah dramatisnya kelakuan para Koruptor di Indonesia, menampilkan skenario ke depan Publik bahwa seolah-olah semua Program dan Kebijakan Pro kepada Masyarakat. Dengan berbagai cara dilakukan demi meyakinkan kepada Masyarakat bahwa Pemerintahan yang ada memang berpihak kepada Masyarakat, padahal semua hanya sebuah skenario Koruptor dengan berbagai macam tema.

Untuk Budaya Korupsi sendiri, Kita akan mengambil contoh pada tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia, dimana awal mula perencanaan Korupsi dimulai, karena semuanya sudah tersusun rapi sejak akhir tahun berjalan. Diakhir tahun, sebuah Kabupaten/Kota mulai merencanakan yang namanya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun berikutnya, mereka pun mulai menyusun Anggaran tersebut dengan melibatkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat pada sebuah Kabupaten/Kota, dan dalam penyusunan tersebut, masing-masing SKPD mengajukan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk 1 tahun ke depan yang nantinya akan menjadi sebuah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Dalam pengajuan RKA tersebut, disitulah awal terjadinya ajang atur mengatur dan berbagi persentase pembagian, anggaran sebuah SKPD tidak akan mendapatkan persetujuan jika Pelaku Korupsi tidak mendapatkan jatah dalam RKA yang di ajukan oleh SKPD. Setelah RKA dari semua SKPD ini disetujui, maka Rancangan APBD tersebut diserahkan ke DPRD Kabupaten/Kota (yang katanya merupakan Wakil Rakyat di Parlemen) untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan (Menurut Undang-Undang). Pertanyaannya, apakah ajang korupsi berhenti sampai disitu? 

Sahabat Nusantara, setibanya usulan RAPBD di DPRD, maka pihak Pemerintahan dan Legislatif mulai berunding untuk membahas masalah Usulan RAPBD tersebut. Setelah membaca dan meninjau usulan RAPBD tersebut, maka di tetapkanlah oleh DPRD menjadi sebuah APBD yang nantinya akan di usulkan ke Pemerintah Pusat agar nantinya bisa mendapatkan kekurangan dari Anggaran tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Tetapi tahukah kalian bahwa jauh sebelum APBD di usulkan ke Pusat, telah terjadi pembagian Harta Gono Gini alias Pembagian Persentase antara Pihak Pemerintah dan Legislatif, mulai dari Belanja Publik, Biaya Operasional, Biaya Perjalanan Dinas sampai dengan Anggaran Proyek Pembangunan, dan masih banyak lagi sumber atau lahan lainnya yang menjadi sasaran empuk para Penggila Uang Rakyat.

Lalu apa yang terjadi berikutnya setelah APBD tersebut di tetapkan dan disetujui oleh Pemerintah Pusat..?? Maka tahun Tahun Anggaran pun mulai berjalan, beberapa Proyek mulai terbengkalai karena pihak Pengelola Proyek tersebut tentunya akan mengejar keuntungan setelah memberikan sebagian keuntungan dari Anggaran Proyek tersebut kepada para Koruptor, lalu saat tahun anggaran berjalan, dimulailah Piknik Sekeluarga dengan menggunakan Fasilitas Perjalanan Dinas sampai Rekreasi with All Friend dengan menggunakan jalur Study Banding.

Model : Diperankan oleh Koruptor
Kemudian, apalagi lahan berikutnya yang bisa di garap oleh para Koruptor yang Haus akan Uang Haram tersebut? Satu contoh di dalam sebuah SKPD (yang tidak perlu kami sebutkan nama Instansinya) mengajukan anggaran untuk Biaya Operasional untuk Internet Kantor, semestinya Biaya sebenarnya hanya membutuhkan sekitar Rp.20.000.000,- akan tapi dianggarkan (UP) hingga mencapai angka Rp.50.000.000,- 

Fantastis dan luar biasa, coba kalian hitung sendiri, untuk sebuah item Pembelanjaan saja sudah mendapatkan keuntungan Uang Haram sebanyak Rp.30jt untuk setiap bulannya selama Tahun Anggaran berjalan. Itu hanya sebuah item pembelanjaan, lalu bagaimana dengan item pembelanjaan lainnya? Silahkan kalian persepsikan sendiri menurut analisa dan pemahaman kalian masing-masing. Kami hanya mengurai sebagian kecil saja dan memberikan segelintir saja untuk dijadikan acuan bahwa Para Koruptor akan selalu melestarikan Rasa Rakusnya akan Uang Rakyat demi memenuhi kantong Pribadinya masing-masing. 

Logikanya, uang yang dikumpulkan oleh Rakyat melalui berbagai macam cara, seharusnya digunakan juga untuk kepentingan Masyarakat dan alangkah baiknya jika Rakyat pun merasa ikhlas dengan apa yang sudah mereka berikan untuk kemajuan Negara melalui pajak, bukan dipergunakan untuk kepentingan para Koruptor semata atau membagikan Uang Rakyat ibarat pengadilan Agama yang sibuk membagikan Harta Gono Gini.

Menurut kalian, bisakah budaya dan Tradisi Korupsi seperti diatas di lenyapkan dari muka bumi Indonesia? Rasanya seperti mencari sebuah jarum di dalam tumpukan jerami, akan tetapi, tak ada yang mustahil jika kita ingin merubahnya menjadi lebih baik dan semoga Pemerintah Pusat lebih serius dalam menangani hal yang seperti diatas. 

Semua kalimat dan tulisan yang tertera dalam Artikel ini, telah sesuai dengan Realita, Fakta dan kenyataan yang ada dilapangan, karena semua kejadian diatas telah disaksikan langsung dengan mata dan kepala penulis, serta dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum!!

Semoga Artikel ini bisa menjadi sebuah Inspirasi yang Positif untuk masyarakat Indonesia, dan jangan lupa untuk menantikan Artikel dengan Judul "Tradisi Korupsi di Indonesia" untuk bagian kedua.

#SalamNUSANTARA
#SafeINDONESIA
#Blog #Inspirasi
#Blogger